Welly Blog's

Hukum Yang Tak Berpihak

Posted on: 9 Februari 2010

Hukum Yang Tak Berpihak

Bahar Bin Matar menghabiskan 46 tahun masa hidupnya di Nusa Kambangan dengan ketidakpastian hukum.  Ia divonis hukuman mati pada tahun 1970 dengan tuduhan perampokan, pemerkosaan, dan sekaligus pembunuhan. Menurut pengakuan Bahar  vonis yang dijatuhkan pengadilan tidak berdasar karena menurutnya ia tidak melakukan pemerkosaan dan pembunuhan seperti yang dituduhkan. Semula ia hanya divonis  4 tahun penjara atas tuduhan pencurian sepeda motor, akan tetapi Bahar kemudian kembali dimintai keterangan setelah segerombolan perampok yang berasal dari daerah yang sama  tertangkap. Para perampok yang tertangkap tersebut membuat pengakuan yang memberatkan Bahar, mereka mengatakan bahwa Baharlah yang menjadi otak dari aksi kriminal mereka. Berbekal keterangan sepihak tersebutlah aparat penegak hukum  kemudian mengintrogasi Bahar dan memaksanya mengakui tuduhan yang diarahkan padanya. Bahar menuturkan bahwa pada saat dimintai keterangan ia tidak didampingi pengacara dan mendapat  tekanan dari aparat penegak hukum hingga akhirnya ia terpaksa mengakui tuduhan yang sebenarnya tidak ia lakukan. Ketika ditanyakan apakah ia menyesali perbuatannya di masa lalu, Bahar menjawab,”Saya tidak pernah menyesali perbuatan yang sebenarnya tidak pernah saya lakukan.”

Empat puluh enam tahun berlalu begitu saja, saat ini usia Bahar tidak muda lagi, ia mulai sakit-sakitan. Ketika ditanyakan kondisi kesehatannya Bahar mengatakan bahwa ia sedang mengidap paru-paru basah. Bahar tak banyak bicara tapi dari sorot matanya terlihat bahwa ia sangat menderita. Disisa waktunya Bahar hanya memiliki satu harapan yaitu bisa kembali ke masyarakat dan merasakan hidup normal seperti warga masyarakat lainnya. Harapan yang tentunya tidak berlebihan mengingat lamanya Bahar menghuni Nusa Kambangan, untuk mewujudkan keinginannya tersebut Bahar mengaku telah berupaya mengajukan grasi, namun  permohonan grasinya belum mendapatkan tanggapan positif dari pemerintah.

Kasus Bahar hanyalah sebagian kecil dari potret ketidakberpihakan hukum di Indonesia kepada rakyat kecil. Aparat penegak hukum bisa dengan mudah menjatuhkan vonis kepada kaum lemah seperti Bahar, tetapi sebaliknya kepada kaum elit aparat penegak hukum justru melunak dan patuh mengikuti alur permainan mereka. Kasus Bahar juga menyadarkan kita bahwa ketidakberpihakan hukum pada rakyat kecil bukanlah merupakan fenomena baru, tetapi merupakan bentuk kebiasaan yang telah mengakar sejak dulu.

Belum lepas dari ingatan kita bagaimana seorang nenek bisa dijatuhi vonis bersalah hanya gara-gara mengambil tiga buah kakau/ buah cokelat. Sang nenek yang akrab disapa Mak Onah mengatakan bahwa ia sudah meminta maaf  dan bersedia  membayar ganti rugi kepada pemilik kebun kakau/cokelat tersebut, akan tetapi sang pemilik kebun bersi keras membawa kasus ini ke meja hijau. Mak Onah yang hanya buruh tani harus rela menanggung derita fisik dan materi, karena ia harus bolak-balik ke persidangan dan tentu saja semua itu membutuhkan biaya cukup besar bagi seorang buruh tani seperti Mak Onah. Untuk bisa menghadiri persidangan saja Mak Onah harus meminjam uang kepada para tetangga untuk biaya perjalanan.

Pertanyaannya sekarang adalah apakah semua permasalahan yang seharusnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan harus berakhir di meja pengadilan yang tentunya membutuhkan biaya dan menyita waktu yang tidak sedikit, apakah pengadilan di Indonesia tidak memiliki kriteria khusus dan standarisasi untuk layak atau tidaknya suatu kasus dibawa ke pengadilan?

Banyak yang berpendapat bahwa kasus seperti yang dialami Mak Onah merupakan bentuk dari perilaku masyarakat yang sudah mulai sadar akan hukum, sehingga masyarakat lebih memilih menyelesaikan segala permasalahan yang menimpa mereka di meja hijau. Pendapat semacam itu tentu ada benarnya, akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah kenapa tindakan sadar hukum semacam itu hanya berlaku bagi kaum lemah seperti Mak Onah, sementara bagi kaum elit hukum tidak lebih dari sebuah permainan.

Coba bandingkan kasus Bahar dan Mak Onah dengan kasus Ayin terdakwa skandal BLBI. Dalam kasus ini Ayin memang divonis bersalah dan menjalani hukuman di Rutan Pondok Bambu Jakarta, hanya saja yang menjadi persoalan kemudian adalah di Rutan Ayin mendapat perlakuan istimewa. Ia memilki ruangan tersendiri yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas sekelas kamar hotel bintang lima. Teungkapnya perlakuan istimewa di Rutan oleh Satgas bentukan presiden ini tentu saja mencoreng wajah aparat penegak hukum kita, bagaimana mungkin sebuah kamar di Rutan bisa disulap menjadi kamar sekelas hotel bintang lima. Ketika tim Satgas melakukan sidak, Ayin kepergok sedang melakukan perawatan kecantikan di kamar pribadinya di Rutan Pondok Bambu.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


  • Mr WordPress: Hi, this is a comment.To delete a comment, just log in, and view the posts' comments, there you will have the option to edit or delete them.

Kategori

%d blogger menyukai ini: